Skip to main content

SURAT BERMETERAI

Menarik membaca berita di Harian Kompas hari ini (Rabu, 22 November 2017) hal. 4. Bukan, saya bukan mau membahas isi berita maupun kasusnya. Sudah banyak pengamat ekonomi, politik, sosial, ekonomi dan agama di jamaah fesbukiyah ini. Bukan area kompetensi saya.
Saya justru tertarik pada foto dua surat bermeterai ini. Saya lihat ini hanya 'surat' biasa, semacam surat penunjukkan dan surat permintaan penundaan 'pemberhentian' jabatan.
Penggunaan Meterai (bukan Materai) diatur dalam UU no 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dalam UU itu diatur dokumen apa yang perlu dibubuhkan meterai, dan dokumen apa yang tidak perlu.
Dalam kondisi surat yang harus dibubuhi meterai, namun alpa tidak dikasih meterai, tidak ada sanksi pidana apapun. Yang ada hanyalah sanksi administrasi : pelunasan bea meterai dan dendanya.
Sanksi pidana dikenakan bagi kegiatan yang terkait pemalsuan, pengedaran dan penyimpanan alat untuk kegiatan pemalsuan materai.
Jadi menurut UU tersebut, Surat Pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan meterai, tidak membuat pernyataan atau penjanjian itu menjadi tidak sah.
Meterai hanya bea yang harus dilunasi, bukan stempel legitimasi.
Jadi jangan salah ngerti ...

Comments

Popular posts from this blog

MAU JUAL GINJAL? BACA SAMPAI SELESAI !

Sudah dua tahun tak bertemu, seorang teman mengirimkan "broadcast message" (BM) di perangkat Blackberry saya. BM-nya agak mengerikan : dia mencari donor ginjal untuk saudaranya yang membutuhkan. Soal harga -bila pendonor bermaksud "menjual" ginjalnya bisa dibicarakan dengannya. Membaca BM itu, saya teringat kisah pak Dahlan Iskan dalam bukunya GANTI HATI. Dengan jenaka beliau bercanda, bahwa kini dia memiliki 2 bintang seharga masing-masing 1 milyar, satu bintang yang biasa dia kendarai kemana-mana (logo mobil Mercedez) dan satu bintang jahitan di perutnya hasil operasi transplatasi hati. Ya, hati pak Dahlan "diganti" dengan hati seorang anak muda dari Cina, kabarnya harganya 1 miliar. Lalu, iseng-iseng saya browsing, dan ketemulah data ini, Data Harga organ tubuh manusia di pasar gelap (kondisi sudah meninggal dibawah 10 jam, sumber :http://namakuddn.wordpress.com/2012/04/27/inilah-daftar-harga-organ-tubuh-manusia-di-pasar-gelap/) 1. Sepasang bola mata: U

TIDAK AKAN HANGUS

"Mas, kalau misalnya suami istri berada dalam satu pesawat yang jatuh; dimana Suami memiliki asuransi jiwa, dengan dia sebagai Pemegang Polis dan Tertanggung serta Istri sebagai (Yang Ditunjuk sebagai) Penerima Manfaat : apakah manfaat asuransinya hangus?", Demikian DM pertama yang masuk melalui messenger saya semalam. Disusul DM kedua dan puluhan DM lainnya, yang menanyakan apakah dalam kondisi seperti di atas, Perusahaan Asuransi akan tetap membayarkan manfaat Uang Pertanggungan, mengingat yang -tadinya- ditunjuk sebagai Penerima Manfaat juga ikut meninggal. Saya jawab ",Manfaat Uang Pertanggungan TIDAK akan hangus, tidak akan dikuasai perusahaan asuransi, dan tidak akan dikuasai oleh negara".  Lalu uang pertanggungan akan "jatuh" pada siapa?  Untuk mengingatkan kembali -pada saat pembuatan Kontrak Pertanggungan Asuransi Jiwa - penunjukkan Penerima Manfaat Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa tidak diatur berdasarkan Hubungan Waris. Dia diatur berdasar Hubun

PAILIT dan BANGKRUT

Saya tulis artikel ini, karena banyaknya pertanyaan dari nasabah saya terkait RENCANA dua orang mantan agen perusahaan asuransi tempat saya bekerjasama untuk mengajukan gugatan pailit melalui mekanisme PKPU sesuai UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Banyak nasabah bingung dan takut ini berpengaruh pada uang program asuransi (terutama yang terkait produk unit link, karena ada investasinya) yang dipercayakan pada perusahaan tersebut. Secara keuangan -sejauh ini - perusahaan tersebut tak ada masalah. Kinerja masih baik-baik saja, jauh dari kata bangkrut. Karena BANGKRUT dan PAILIT adalah dua hal yang berbeda. Begini kira-kira ceritanya : Pailit diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU). Menurut UU tersebut, sebuah perusahaan dinyatakan pailit ketika ada debitur (pihak yang perusahaan yang memiliki hutang), dinyatakan tidak membayar hutang yang jatuh tempo dari dua atau lebih kredi