Skip to main content

BERKAH ATAU MASALAH (Bag. 2)


"Orangtua saya meninggal tahun 2010 dan meninggalkan pabrik yang tak lagi beroperasi. Taksiran nilai tanah dan bangunannya sekitar Rp 12 Miliar.
Saat ada Program Tax Amnesty saya sudah masukkan dalam daftar Asset yang ikut dimintakan amnesti. Saya sudah bayar tebusannya, dan surat mendapatkan Surat Keikutsertaan dalam Program Tax Amnesty.

...
Pertanyaannya pak, apakah dengan itu saya sudah pasti terbebas dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh) atas pabrik warisan itu?".

Itulah pertanyaan yang diajukan oleh nasabah saya, sehingga muncul diagram ini. Intinya, apakah kalau Harta sudah diikutkan program Tax Amnesty, sudah dibayar tebusannya maka sudah terbebas dari kewajiban membayar PPh-nya.

Jawabannya : TIDAK. Lho kok?

Ya, karena dalam UU no 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, khusus untuk Harta berbentuk Tanah dan atau Bangunan, serta Harta dalam bentuk Saham bila belum Dibalik namakan (selambat-lambatnya) tanggal 31 Desember 2017 akan tetap dikenakan PPh.

Proses Balik nama sebuah Harta (Waris) berbentuk Property (Rumah, Bangunan) sebenarnya tak rumit. Yang menjadi rumit adalah pelunasana BPHTB yang menjadi prasyarat proses Balik Nama itu.
BPHTB waris untuk asset senilai Rp 12 Miliar itu nilainya hampir Rp 600 juta, dan karena penetapan BPHTB adalah Nilai Peroleh Objek Pajak (NPOP) saat BPHTB itu dibayar, maka makin lama MENUNDA, dipastikan jumlahnya makin besar.  Karena NPOP tanah dan bangunan cenderung naik terus.

Dan Nasabah saya berfikir, bahwa kalaupun dia bisa wariskan Pabrik itu pada anaknya, beban anaknya makin besar. Karena pada saat anaknya secara hukum sudah bisa menerima "limpahan" harta itu, nilai pabrik itu sudah sekitar Rp 60 Miliaran, BPHTB warisnya sekitar Rp 3 Miliaran.

Jadi, sebagai orang tua perlu juga bijak "memilih" harta untuk investasi. Banyak orang tua yang merasa "bangga" mewariskan pada anaknya rumah-rumah.

Kalau saya (ngotot) tetap mau wariskan harta berupa tanah dan bangunan pada anak saya bagaimana caranya, supaya anak tak kebebanan biaya pajak ini?

Jawabannya seperti pada diagram di atas, hitung dan rencanakan berapa biaya pajaknya, siapkan dananya melalui program Asuransi. Dana dari Uang Pertanggungan Asuransi yang nanti dapat dipakai untuk membereskan biaya pajak. Seperti kasus nasabah saya di atas.

Mau lebih sederhana lagi? Jangan tinggalkan warisan asset dalam bentu property. Tinggalkan asset yang tak kena pajak dan biaya : namanya UANG PERTANGGUNGAN ASURANSI.

Karena warisan itu harusnya jadi Berkah, bukan Musibah untuk ahli waris.

Comments

Popular posts from this blog

MAU JUAL GINJAL? BACA SAMPAI SELESAI !

Sudah dua tahun tak bertemu, seorang teman mengirimkan "broadcast message" (BM) di perangkat Blackberry saya. BM-nya agak mengerikan : dia mencari donor ginjal untuk saudaranya yang membutuhkan. Soal harga -bila pendonor bermaksud "menjual" ginjalnya bisa dibicarakan dengannya. Membaca BM itu, saya teringat kisah pak Dahlan Iskan dalam bukunya GANTI HATI. Dengan jenaka beliau bercanda, bahwa kini dia memiliki 2 bintang seharga masing-masing 1 milyar, satu bintang yang biasa dia kendarai kemana-mana (logo mobil Mercedez) dan satu bintang jahitan di perutnya hasil operasi transplatasi hati. Ya, hati pak Dahlan "diganti" dengan hati seorang anak muda dari Cina, kabarnya harganya 1 miliar. Lalu, iseng-iseng saya browsing, dan ketemulah data ini, Data Harga organ tubuh manusia di pasar gelap (kondisi sudah meninggal dibawah 10 jam, sumber :http://namakuddn.wordpress.com/2012/04/27/inilah-daftar-harga-organ-tubuh-manusia-di-pasar-gelap/) 1. Sepasang bola mata: U

TIDAK AKAN HANGUS

"Mas, kalau misalnya suami istri berada dalam satu pesawat yang jatuh; dimana Suami memiliki asuransi jiwa, dengan dia sebagai Pemegang Polis dan Tertanggung serta Istri sebagai (Yang Ditunjuk sebagai) Penerima Manfaat : apakah manfaat asuransinya hangus?", Demikian DM pertama yang masuk melalui messenger saya semalam. Disusul DM kedua dan puluhan DM lainnya, yang menanyakan apakah dalam kondisi seperti di atas, Perusahaan Asuransi akan tetap membayarkan manfaat Uang Pertanggungan, mengingat yang -tadinya- ditunjuk sebagai Penerima Manfaat juga ikut meninggal. Saya jawab ",Manfaat Uang Pertanggungan TIDAK akan hangus, tidak akan dikuasai perusahaan asuransi, dan tidak akan dikuasai oleh negara".  Lalu uang pertanggungan akan "jatuh" pada siapa?  Untuk mengingatkan kembali -pada saat pembuatan Kontrak Pertanggungan Asuransi Jiwa - penunjukkan Penerima Manfaat Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa tidak diatur berdasarkan Hubungan Waris. Dia diatur berdasar Hubun

PAILIT dan BANGKRUT

Saya tulis artikel ini, karena banyaknya pertanyaan dari nasabah saya terkait RENCANA dua orang mantan agen perusahaan asuransi tempat saya bekerjasama untuk mengajukan gugatan pailit melalui mekanisme PKPU sesuai UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Banyak nasabah bingung dan takut ini berpengaruh pada uang program asuransi (terutama yang terkait produk unit link, karena ada investasinya) yang dipercayakan pada perusahaan tersebut. Secara keuangan -sejauh ini - perusahaan tersebut tak ada masalah. Kinerja masih baik-baik saja, jauh dari kata bangkrut. Karena BANGKRUT dan PAILIT adalah dua hal yang berbeda. Begini kira-kira ceritanya : Pailit diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU). Menurut UU tersebut, sebuah perusahaan dinyatakan pailit ketika ada debitur (pihak yang perusahaan yang memiliki hutang), dinyatakan tidak membayar hutang yang jatuh tempo dari dua atau lebih kredi