Skip to main content

MENGHEMAT BOLEH, MENGHINDAR JANGAN

Halaman 1 Harian Kompas hari ini (Selasa, 21 November 2017) memuat berita yang sedang marak jadi perbincangan hari-hari ini antara saya dan beberapa nasabah saya : EKSEKUSI atas SANKSI PAJAK paska Tax Amnesty.

Namun, terus terang di lapangan banyak nasabah saya (mungkin orang lain juga) masih awam, apa dan bagaimana 'impact' paska tax amnesty ini.
Tax amnesty (TA) adalah program yang menjadi titik awal perubahan Sistem Perpajakan kita, dari sejak diberlakukannya UU no 11 tahun 2016 ini, setidaknya ada revisi juga di UU Perbankan dan UU Keterbukaan Informasi Publik, yang intinya mempermudah aparat pajak melakukan akses pada data kekayaan nasabah.

Program TA sendiri kalau dicermati, menguntungkan buat yang ikutan. Bayangkan, harta yang sebelumnya tak pernah dilaporkan, tak pernah dibayar PPh nya : hanya diminta dilaporkan, dengan penentuan harga 'sepantasnya' dan ditebus dengan tebusan 2%, 3% atau 5% saja. Tak perlu harus dibayar (hutang dan denda) PPh nya lagi.

Bagi warga nagara yang tidak mengikuti program TA atau ikut tapi harta yang dideklarasikan kurang akan ada sangsi. Aturan terbaru atas sanksi pajak ini adalah PP no 36 tahun 2017 yang diteken 11 September 2017 lalu oleh Menkehuham.

Lalu langkah apa yang harus dilakukan ke depan paska pemberlakukan aneka rupa peraturan pajak terbaru ini? Lakukan PERENCANAAN PAJAK, bukan Penghindaran Pajak.
Perilaku penghindaran pajak bisa dikategorikan perbuatan kriminal, seperti misalnya membuat pelaporan palsu, transaksi atau 'transfer pricing fiktif' yang intinya menyembunyikani harta/keuntungan yang berpotensi terkena Pajak Penghasilan.

Untuk orang pribadi bagaimana?

Sebagaimana diketahui, seharusnya, setiap penghasilan yang kita hasilkan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai Tabel dalam Pasal 17 UU no 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Penghasilan itu tidak akan terkena pajak lagi sepanjang tidak dikonversi ke dalam asset lain. Misalnya, disimpan di bawah kasur dalam bentuk uang tunai.

Begitu penghasilan itu terkonversi menjadi asset (bentuk) lain, maka akan dikenakan PPh sesuai bentuk assetnya. Ini ada di gambar saya.



Seorang yang bijak dan patuh pajak, akan membayar pajak sesuai bentuk assetnya. Dan kita bisa merencanakannya. Itu yang dinamakan STRATEGI DIVERSIFIKASI ASSET INVESTASI. Jadi, bukan sekedar beli atau punya buat gagah-gagahan semata.
Dan ASURANSI adalah salah satu jenis asset yang bisa dimiliki oleh para wajib pajak di antara jenis asset lainnya.

Bedanya, Uang Manfaat dari Asuransi ( Uang Pertanggungan dan Manfaat Tunai) nya tidak dikenakan pajak (sesuai pasal 4 ayat 3 point e UU Pajak Penghasilan).

Jadi bayangkan bila anda memiliki Tabungan si Deposito 1 Miliar (dengan bunga deposito 4% p.a) maka pajak yang harus dibayar adalah 20% x 4% x Rp 1 Miliar = Rp 8 juta. Atau memiliki poperty dengan harga perolehan (NPOP) Rp 1 Miliar, BPHTB-nya Rp 50 juta. Belum lagi kalau diwariskan ke anak (misalnya), untuk proses balik nama anak harus bayar BPHTB warisnya.
Bandingkan dengan memiliki Asuransi dengan UP atau target hasil investasi Rp 5 atau 10 Miliar sekalipun, pajaknya Rp 0,-.

Maka, penting untuk banyak mengetahui soal peraturan perpajakan terkini. Yang BOLEH kita lakukan adalah perencanaan untuk menghemat pajak.

Menghindari pajak? Jangan !

Comments

Popular posts from this blog

Anda Mau Menjual Ginjal ?

Sudah dua tahun tak bertemu, seorang teman mengirimkan "broadcast message" (BM) di perangkat Blackberry saya. BM-nya agak mengerikan : dia mencari donor ginjal untuk saudaranya yang membutuhkan. Soal harga -bila pendonor bermaksud "menjual" ginjalnya bisa dibicarakan dengannya. Membaca BM itu, saya teringat kisah pak Dahlan Iskan dalam bukunya GANTI HATI. Dengan jenaka beliau bercanda, bahwa kini dia memiliki 2 bintang seharga masing-masing 1 milyar, satu bintang yang biasa dia kendarai kemana-mana (logo mobil Mercedez) dan satu bintang jahitan di perutnya hasil operasi transplatasi hati. Ya, hati pak Dahlan "diganti" dengan hati seorang anak muda dari Cina, kabarnya harganya 1 miliar. Lalu, iseng-iseng saya browsing, dan ketemulah data ini, Data Harga organ tubuh manusia di pasar gelap (kondisi sudah meninggal dibawah 10 jam, sumber :http://namakuddn.wordpress.com/2012/04/27/inilah-daftar-harga-organ-tubuh-manusia-di-pasar-gelap/) 1. Sepasang bola mata: U

TIDAK AKAN HANGUS

"Mas, kalau misalnya suami istri berada dalam satu pesawat yang jatuh; dimana Suami memiliki asuransi jiwa, dengan dia sebagai Pemegang Polis dan Tertanggung serta Istri sebagai (Yang Ditunjuk sebagai) Penerima Manfaat : apakah manfaat asuransinya hangus?", Demikian DM pertama yang masuk melalui messenger saya semalam. Disusul DM kedua dan puluhan DM lainnya, yang menanyakan apakah dalam kondisi seperti di atas, Perusahaan Asuransi akan tetap membayarkan manfaat Uang Pertanggungan, mengingat yang -tadinya- ditunjuk sebagai Penerima Manfaat juga ikut meninggal. Saya jawab ",Manfaat Uang Pertanggungan TIDAK akan hangus, tidak akan dikuasai perusahaan asuransi, dan tidak akan dikuasai oleh negara".  Lalu uang pertanggungan akan "jatuh" pada siapa?  Untuk mengingatkan kembali -pada saat pembuatan Kontrak Pertanggungan Asuransi Jiwa - penunjukkan Penerima Manfaat Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa tidak diatur berdasarkan Hubungan Waris. Dia diatur berdasar Hubun

PAILIT dan BANGKRUT

Saya tulis artikel ini, karena banyaknya pertanyaan dari nasabah saya terkait RENCANA dua orang mantan agen perusahaan asuransi tempat saya bekerjasama untuk mengajukan gugatan pailit melalui mekanisme PKPU sesuai UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Banyak nasabah bingung dan takut ini berpengaruh pada uang program asuransi (terutama yang terkait produk unit link, karena ada investasinya) yang dipercayakan pada perusahaan tersebut. Secara keuangan -sejauh ini - perusahaan tersebut tak ada masalah. Kinerja masih baik-baik saja, jauh dari kata bangkrut. Karena BANGKRUT dan PAILIT adalah dua hal yang berbeda. Begini kira-kira ceritanya : Pailit diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU). Menurut UU tersebut, sebuah perusahaan dinyatakan pailit ketika ada debitur (pihak yang perusahaan yang memiliki hutang), dinyatakan tidak membayar hutang yang jatuh tempo dari dua atau lebih kredi