Skip to main content

BERSATULAH REMUKAN REMPEYEK


Kalau ditanya, bila ada kesempatan (bukan uang), maukah anda membangun Rumah Ibadah atau Rumah Sakit untuk melayani kaum Dhuafa? Saya kira, jawaban hampir semua orang adalah : MAU.

Mungkin ada yang bertanya lagi, kok yang ditanya "Ada Kesempatan", bukan "Ada Uang"?
Barangkali ada yang belum tahu, beberapa hari lalu Pemerintah RI meluncurkan Sukuk Wakaf Ritel (SWR) 001 dan Cash Sukuk Linked Sukuk (CWLS) Ritel, dengan masa penawaran pada publik mulai 9 Oktober -12 November 2020.

Dulu, kalau berbicara Wakaf, maka kita berbicara untuk orang kaya raya yang tanahnya berserakan di mana-mana. Orang kaya seperti ini memiliki "privilege" mendapatkan Satu dari Tiga amal perbuatan yang menurut Hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah : tak putus pahalanya walau orangnya sudah meninggal.

Lalu bagaimana halnya dengan "remukan rempeyek" seperti saya ini, yang tanahnya cuma satu pengki? Bisakah ikut menikmati "privilege" seperti orang-orang kaya itu? Jawabnya : Bisa. Kini muncul banyak kesempatan berwakaf, yaitu dengan program "Wakaf Tunai Produktif" yang mulai banyak disosialisaikan.

Kemudian, makhluk apakah Sukuk Wakaf? Sukuk Wakaf adalah instrumen investasi yang sesuai prinsip syariah, dimana uang investor (mulai dari Rp 1 juta) "dipinjamkan pada negara untuk usaha" serta imbal hasilnya akan diberikan setiap bulan pada nazhir (lembaga pengelola manfaat wakaf). jadi imbal hasilnya tak kita nikmati sendiri sebagaimana Sukuk yang biasa ada selama ini.

Imbal hasil yang dijanjikan oleh SWR 001 ini sebesar 5.5% per tahun, dan akan jatuh tempo, modal dikembalikan ke investor pada 10 November 2022. Bedanya dengan Obligasi Konvensional adalah Setiap Sukuk harus memiliki "Underlying Asset". nah, "Underlying Asset" SWR 001 ini adalah Barang dan Proyek Pemerintah tahun APBN 2020.
Sehingga remukan rempeyek kayak saya tetap bisa berwakaf, dan malah modal pokoknya kembali. 

Tapi, sebenarnya ada lagi yang lebih berdampak saat berwakaf buat kaum remukan rempeyek. Mulainya dari Rp 350.000 - Rp 500.000,- per bulan. 

Namanya Manfaat Wakaf Asuransi Jiwa Syariah, sebagaimana yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dalam Fatwa No 106/DSN-MUI/X/2016.

Walah Asuransi Jiwa Syariah? Buat yang belum tahu, Cara Kerja Asuransi Jiwa Syariah sudah diatur oleh DSN MUI juga lho ... dalam Fatwa no 21/DSN-MUI/X/2001. Buat yang belum tahu lagi, MUI itu isinya ulama, artinya kumpulan ulama. Kata guru saya, kalau ulama sudah berfatwa, kita baiknya hanya ikut tak perlu ngeyel. Samina Wa Athona. karena ilmu agama kita pasti cuma seupil semut dibanding beliau-beliau ini.

Cara kerjanya, manfaat Uang Pertanggungan yang cair saat seseorang meninggal dunia -menurut fatwa tersebut- bisa dimanfaatkan maksimal 45% untuk Wakaf. dan itu diikat dalam sebuah Akad wakaf ketika nasabah mau ikut program ini.

Namun, pada dasarnya ajakan "Berwakaf Tunai Produktif" baik melalui SWR 001 maupun Asuransi Jiwa Syariah sebenarnyanya bukan cuma buat kaum "remukan rempeyek" kayak saya, buat yang kaum tajir melintir juga sih...

Karena syarat mengikuti Program Wakaf seperti ini, sekali lagi, bukan karena memiliki uang, atau penampilan yang relijiyes. Orang yang mau dan siap berwakaf syaratnya hanya satu : Sudah selesai dengan (urusan) dirinya sendiri.

Remukan rempeyek...tos dulu.

Comments

Popular posts from this blog

Anda Mau Menjual Ginjal ?

Sudah dua tahun tak bertemu, seorang teman mengirimkan "broadcast message" (BM) di perangkat Blackberry saya. BM-nya agak mengerikan : dia mencari donor ginjal untuk saudaranya yang membutuhkan. Soal harga -bila pendonor bermaksud "menjual" ginjalnya bisa dibicarakan dengannya. Membaca BM itu, saya teringat kisah pak Dahlan Iskan dalam bukunya GANTI HATI. Dengan jenaka beliau bercanda, bahwa kini dia memiliki 2 bintang seharga masing-masing 1 milyar, satu bintang yang biasa dia kendarai kemana-mana (logo mobil Mercedez) dan satu bintang jahitan di perutnya hasil operasi transplatasi hati. Ya, hati pak Dahlan "diganti" dengan hati seorang anak muda dari Cina, kabarnya harganya 1 miliar. Lalu, iseng-iseng saya browsing, dan ketemulah data ini, Data Harga organ tubuh manusia di pasar gelap (kondisi sudah meninggal dibawah 10 jam, sumber :http://namakuddn.wordpress.com/2012/04/27/inilah-daftar-harga-organ-tubuh-manusia-di-pasar-gelap/) 1. Sepasang bola mata: U

"TERTIPU" UNIT LINK? KOK BISA.

Terimakasih pada klien sekaligus sahabat saya Iqbal Mukmin yang mau berbagi cerita ini di wall-nya. Sekali lagi, ini kisah pahit seorang nasabah asuransi (maaf, sangaja saya blur nama pemilik cerita serta perusahaan asuransinya). Saya pernah menulis tentang hal serupa yang pernah terjadi dalam artikel saya :   http://www.basriadhi.com/2016/05/asuransi-bukan-tabungan.html Namun, kisah ibu nasabah (y ang saya capture ini) agak berbeda. Dan saya ingin mengupas, agar anda semua tak "kejeblos" di lubang yang sama. Sekaligus menjawab pertanyaan beberapa teman. Patut diduga produk yang dibeli oleh ibu Nasabah ini adalah produk UNIT LINK, yaitu produk asuransi yang "menggabungkan" fitur asuransi/proteksi dengan investasi. Dan pada kasus di bawah, oknum agen memanfaatkan ketidaktahuan nasabah -terutama- soal fitur investasi dan biaya-biaya asuransi. Sebagaimana yang saya tulis di artikel dalam link di atas, Asuransi bukanlah tabungan, walaupun itu produk Unit L

PAILIT dan BANGKRUT

Saya tulis artikel ini, karena banyaknya pertanyaan dari nasabah saya terkait RENCANA dua orang mantan agen perusahaan asuransi tempat saya bekerjasama untuk mengajukan gugatan pailit melalui mekanisme PKPU sesuai UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Banyak nasabah bingung dan takut ini berpengaruh pada uang program asuransi (terutama yang terkait produk unit link, karena ada investasinya) yang dipercayakan pada perusahaan tersebut. Secara keuangan -sejauh ini - perusahaan tersebut tak ada masalah. Kinerja masih baik-baik saja, jauh dari kata bangkrut. Karena BANGKRUT dan PAILIT adalah dua hal yang berbeda. Begini kira-kira ceritanya : Pailit diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU). Menurut UU tersebut, sebuah perusahaan dinyatakan pailit ketika ada debitur (pihak yang perusahaan yang memiliki hutang), dinyatakan tidak membayar hutang yang jatuh tempo dari dua atau lebih kredi