Skip to main content

Asuransi Kesehatan, Buat Apa ?



Tidak banyak yang bisa saya ceritakan soal klien saya yang satu ini.  Namanya, sebut saja pak Amin, adalah salah satu dari ratusan klien yang sudah saya “bantu” sepanjang karir saya di bidang Perencanaan Keuangan Keluarga.

Pak Amin, saya bertemu dengannya setahun lalu saat beliau merasa perlu menambah asset investasi plus proteksinya.  Sebuah produk Unit Link (Paduan Proteksi dan Investasi) diambilnya dari AIA melalui saya.  Hingga dalam perbincangan itu,  saya menjelaskan perlunya sebuah produk perencanaan bila pak Amin sakit.  Orang menyebutnya Asuransi Kesehatan.  Tapi pak Amin tak tertarik, karena beliau merasa hasil usaha dagangnya cukup untuk membiayai biaya Rumah sakit, bilapun nanti dia sakit.
Skema Stroke

Hingga dua minggu lalu, saya mendengar pak Amin masuk dan dirawat di Rumah Sakit karena Stroke yang menyerangnya tiba-tiba.  Tak menunggu waktu lama, saya menjenguknya.  Pak Amin terlihat membaik, walau masih sulit bicara.  Dari istrinya, saya mendengar bahwa biaya perawatan selama dua minggu sudah mencapai 150 jutaan rupiah, dan belum termasuk biaya “recovery” bila beliau memilih dirawat di luar RS.  Tak terhitung pula kerugian karena tokonya terpaksa harus tutup, karena pemiliknya sakit.  Tak ada pendapatan Masuk, hingga akhirnya keluarga pak Amin harus merelakan satu mobilnya dijual untuk menutup biaya-biaya tersebut.

Maka mengingat pak Amin, saya ingin berbagi sedikit pengetahuan.

Di lingkungan awam, Asuransi Kesehatan hanya dikenal untuk fitur yang meng-cover biaya perawatan Rumah Sakit –terutama bila rawat inap.  Tapi tak banyak yang sadar, saat sakit kadang biaya pemulihan –selepas kita keluar dari Rumah Sakit- juga besar.  Belum lagi, seperti kasus pak Amin, keluarga tak mendapatkan “penggantian” pendapatan karena pencari nafkah sedang sakit.
Di perusahaan Financial Service  dimana saya menjadi Agency Director-nya, kami memiliki Tiga Fitur Solusi Keuangan untuk Kesehatan.

Fitur Pertama, adalah Hospital dan Surgical Assurance dimana tertanggung akan dijamin pembayaran biaya perawatan di Rumah sakit, termasuk biaya “medical treatment” oleh doketr selama dirawat di RS.
Fitur Kedua, adalah Severity/Multiple Critical Illnes yang memberikan jaminan santunan UANG TUNAI pada tertanggung yang terdiagnosa dan memerlukan pengobatan tambahan hingga pemulihan dari beberapa penyakit kritis seperti kanker, jantung dan stroke.  Sehingga pemilik asuransi jenis ini tak perlu pusing mencari dana tambahan dari kocek sendiri saat pemulihan/recovery sebagaimana kasus pak Amin
Fitur Ketiga, adalah Hospital Income yang memberikan jaminan santunan UANG TUNAI pada tertanggung yang karena sakitnya menjadi kehilangan pendapatan.  Sehingga keluarga tetap bisa mendapatkan nafkah sebagaimana saat tertanggung sehat serta bisa bekerja seperti biasa.

Dengan tiga fitur tersebut, membuat sakit bukan menjadi akhir cerita.  Sakit adalah cobaan yang harus dihadapi, dengan segala berkah yang dibawanya.  Maka sangat bijak bila kita mempersiapkan “tabungan” saat kita sehat, sehingga kapanpun sakit datang, kita cukup mampu “melawannya”.  Tanpa harus kehilangan asset yang susah payak kita kumpulkan.

Kepada pak Amin saya sampaikan, tiga fitur itu bisa dia dapatkan hanya dengan menyisihkan Rp 25.000,- per hari.  Pak Amin  mengerti, dan dia putuskan mengambil tiga fitur itu.  Sakit memang bukan akhir cerita.

Comments

Popular posts from this blog

Anda Mau Menjual Ginjal ?

Sudah dua tahun tak bertemu, seorang teman mengirimkan "broadcast message" (BM) di perangkat Blackberry saya. BM-nya agak mengerikan : dia mencari donor ginjal untuk saudaranya yang membutuhkan. Soal harga -bila pendonor bermaksud "menjual" ginjalnya bisa dibicarakan dengannya. Membaca BM itu, saya teringat kisah pak Dahlan Iskan dalam bukunya GANTI HATI. Dengan jenaka beliau bercanda, bahwa kini dia memiliki 2 bintang seharga masing-masing 1 milyar, satu bintang yang biasa dia kendarai kemana-mana (logo mobil Mercedez) dan satu bintang jahitan di perutnya hasil operasi transplatasi hati. Ya, hati pak Dahlan "diganti" dengan hati seorang anak muda dari Cina, kabarnya harganya 1 miliar. Lalu, iseng-iseng saya browsing, dan ketemulah data ini, Data Harga organ tubuh manusia di pasar gelap (kondisi sudah meninggal dibawah 10 jam, sumber :http://namakuddn.wordpress.com/2012/04/27/inilah-daftar-harga-organ-tubuh-manusia-di-pasar-gelap/) 1. Sepasang bola mata: U

TIDAK AKAN HANGUS

"Mas, kalau misalnya suami istri berada dalam satu pesawat yang jatuh; dimana Suami memiliki asuransi jiwa, dengan dia sebagai Pemegang Polis dan Tertanggung serta Istri sebagai (Yang Ditunjuk sebagai) Penerima Manfaat : apakah manfaat asuransinya hangus?", Demikian DM pertama yang masuk melalui messenger saya semalam. Disusul DM kedua dan puluhan DM lainnya, yang menanyakan apakah dalam kondisi seperti di atas, Perusahaan Asuransi akan tetap membayarkan manfaat Uang Pertanggungan, mengingat yang -tadinya- ditunjuk sebagai Penerima Manfaat juga ikut meninggal. Saya jawab ",Manfaat Uang Pertanggungan TIDAK akan hangus, tidak akan dikuasai perusahaan asuransi, dan tidak akan dikuasai oleh negara".  Lalu uang pertanggungan akan "jatuh" pada siapa?  Untuk mengingatkan kembali -pada saat pembuatan Kontrak Pertanggungan Asuransi Jiwa - penunjukkan Penerima Manfaat Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa tidak diatur berdasarkan Hubungan Waris. Dia diatur berdasar Hubun

PAILIT dan BANGKRUT

Saya tulis artikel ini, karena banyaknya pertanyaan dari nasabah saya terkait RENCANA dua orang mantan agen perusahaan asuransi tempat saya bekerjasama untuk mengajukan gugatan pailit melalui mekanisme PKPU sesuai UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Banyak nasabah bingung dan takut ini berpengaruh pada uang program asuransi (terutama yang terkait produk unit link, karena ada investasinya) yang dipercayakan pada perusahaan tersebut. Secara keuangan -sejauh ini - perusahaan tersebut tak ada masalah. Kinerja masih baik-baik saja, jauh dari kata bangkrut. Karena BANGKRUT dan PAILIT adalah dua hal yang berbeda. Begini kira-kira ceritanya : Pailit diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU). Menurut UU tersebut, sebuah perusahaan dinyatakan pailit ketika ada debitur (pihak yang perusahaan yang memiliki hutang), dinyatakan tidak membayar hutang yang jatuh tempo dari dua atau lebih kredi